Sabtu, 23 Mei 2009

Pernikahan Dini Ngetren di Madura


Program Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) di Madura kini mulai merambah dunia pesantren, pasalnya angka perkawinan usia dini (di bawah 16 tahun) di Pulau Garam tergolong tinggi.

"Ini kita lakukan, karena ternyata berdasar data yang kita himpun dari berbagai kabupaten di Jawa Timur perkawinan usia dini terbanyak di Madura. Bahkan hampir merata di empat kabupaten. Seperti Sumenep, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan" terang Kepala BKKBN Propinsi Jawa Timur, Nunuk Lestari, di Pamekasan, Minggu.

Menurutnya, yang menjadi pemicu banyaknya warga Madura melakukan perkawinan diusia dini, karena faktor pendidikan. Kebanyakan mereka itu warga pedesaan. "Saya tidak hafal rincian angkanya, tapi yang pasti mencapai 60 persen dari total jumlah penduduk Madura, dan yang tertinggi di kabupaten Sumenep," katanya.

Selain Madura, tren kawin di usia dini juga terjadi di daerah "Tapal Kuda" (kawasan Jatim belahan timur yang warganya banyak keturunan etnis Madura), seperti Situbondo, Bondowoso dan sebagian di Probolinggo.

"Setelah kita telusuri, ternyata di wilayah tersebut mayoritas penduduknya memang orang Madura semua," kata Nunuk.

Makanya BKKBN berusaha mencoba memasukkan PIK-KRR ini ke pesantren-pesantren yang ada di Madura. Sebab dampak perkawinan usia dini sangat mengkhawatirkan dari segi kesehatan. Yang tak kalah pentingnya menurut Nunuk Lestaris, pendidikan keluarga oleh kedua orang tuanya pada sang anak.

Sementara Kepala BKKN Pamekasan, Drs. Musyafak menyatakan, kawin di usia dini sebenarnya persoalan tradisi, disamping memang karena pengetahuan yang terbatas. Warga etnis Madura, masih menempatkan kaum perempuan sebagai mahluk kedua setelah laki-laki. Sehingga mereka cukup lulus SD, lalu kawin.

"Yang paling memliki peran penting dalam menyadarkan pandangan seperti ini memang lembaga pesantren, dalam hal ini para ulama atau pengasuh pondok," katanya menegaskan.

Dari total 65 pondok pesantren di Pamekasan yang sudah berkerja sama dengan BKKBN dalam program PIK-KRR baru 12 ponpes. Jika PIK-KRR nanti bisa masuk di semua lembaga pesantren, maka ia yakin perkawinan di usia dini tidak akan terjadi lagi.

"Target kita di Pamekasan tahun 2009 semua pesantren bisa dimasuki, sehingga masuk tahun 2010 nanti semuanya, warga benar-benar sehat dalam berbagai hal. Ini sesuai dengan program nasional menuju Indonesia sehat pada 2010 mendatang," kata Musyafak. sumber kompas

Calon Siswa SMA Wajib Tes Urine

Malang - Para calon siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri yang mendaftar di Kota Malang, wajib mengikuti tes urine.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Malang, M. Sofwan, Sabtu, program wajib tes urine bagi siswa baru di SMA dan SMK negeri tersebut sebagai upaya untuk mengendalikan penyebaran narkoba dilingkungan pelajar.

"Program ini sebagai realisasi surat dari Badan Narkotika Kota (BNK) Malang pada Diknas. Sebenarnya konsep dari BNK ini masih kami matangkan terutama masalah biaya tes," katanya.

Ia mengakui, sampai sekarang masih belum ada penjelasan lebih detail mengenai pembiayaan tes, apakah ditanggung oleh calon siswa yang mendaftar, sekolah bersangkutan atau Pemkot Malang melalui Diknas setempat yang diambilkan dari dan Belanja Daerah (APBD) atau pos lain.

Untuk teknis tes urine, katanya, diserahkan sepenuhnya pada masing-masing sekolah dan jadwal pelaksanaan tesnya diserahkan pada BNK.

Menurut dia, surat dari BNK Kota Malang yang diterima Diknas 11 Mei 2009 itu, diharapkan pada tahun pelajaran 2009/2010 ini, tes urine bagi calon siswa SMA dan SMK negeri bisa dilaksanakan.

Sofwan mengakui, setelah mendapat surat edaran dari BNK Kota Malang, pihaknya juga langsung menindaklanjutinya dengan membuat edaran pada masing-masing SMA dan SMK yang ada di daerah itu.

Sesuai arahan BNK, katanya, jika ada siswa yang terdeteksi telah terkontaminasi narkoba harus diberikan pembinaan khusus sebagai upaya pencegahan dan penularan terhadap siswa lainnya.

"Kami masih memikirkan bagaimana penanganan calon siswa yang telah positif narkoba, apakah siswa ini tetap boleh masuk dengan pertimbangan prestasi akademiknya atau tidak diterima. Ini yang harus kita pikirkan lebih matang," tegasnya. (Sumber Antara Jatim)

Calon Siswa SMA Wajib Tes Urine

Malang - Para calon siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri yang mendaftar di Kota Malang, wajib mengikuti tes urine.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Malang, M. Sofwan, Sabtu, program wajib tes urine bagi siswa baru di SMA dan SMK negeri tersebut sebagai upaya untuk mengendalikan penyebaran narkoba dilingkungan pelajar.

"Program ini sebagai realisasi surat dari Badan Narkotika Kota (BNK) Malang pada Diknas. Sebenarnya konsep dari BNK ini masih kami matangkan terutama masalah biaya tes," katanya.

Ia mengakui, sampai sekarang masih belum ada penjelasan lebih detail mengenai pembiayaan tes, apakah ditanggung oleh calon siswa yang mendaftar, sekolah bersangkutan atau Pemkot Malang melalui Diknas setempat yang diambilkan dari dan Belanja Daerah (APBD) atau pos lain.

Untuk teknis tes urine, katanya, diserahkan sepenuhnya pada masing-masing sekolah dan jadwal pelaksanaan tesnya diserahkan pada BNK.

Menurut dia, surat dari BNK Kota Malang yang diterima Diknas 11 Mei 2009 itu, diharapkan pada tahun pelajaran 2009/2010 ini, tes urine bagi calon siswa SMA dan SMK negeri bisa dilaksanakan.

Sofwan mengakui, setelah mendapat surat edaran dari BNK Kota Malang, pihaknya juga langsung menindaklanjutinya dengan membuat edaran pada masing-masing SMA dan SMK yang ada di daerah itu.

Sesuai arahan BNK, katanya, jika ada siswa yang terdeteksi telah terkontaminasi narkoba harus diberikan pembinaan khusus sebagai upaya pencegahan dan penularan terhadap siswa lainnya.

"Kami masih memikirkan bagaimana penanganan calon siswa yang telah positif narkoba, apakah siswa ini tetap boleh masuk dengan pertimbangan prestasi akademiknya atau tidak diterima. Ini yang harus kita pikirkan lebih matang," tegasnya. (Sumber Antara Jatim)

Jumat, 22 Mei 2009

Mentan Resmikan Pabrik Pupuk Organik di Sumenep


Sumenep - Menteri Pertanian (Mentan), Anton Apriantono, Jumat (22/05) meresmikan pabrik pupuk organik super "Petroganik" di Desa Saronggi, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Peresmian pabrik pupuk organik super tersebut, secara simbolis dilakukan Mentan, dengan menandatangani prasasti.

"Dengan mengucap 'Bismillahirrahmanirrahim', saya resmikan pabrik pupuk organik super di Sumenep, PT Sumekar Abdi Sejahtera. Semoga bermanfaat," katanya di Sumenep.

Ia menjelaskan, petani Indonesia terlalu lama dan banyak mengandalkan pupuk kimia.

"Akibatnya, unsur organik di lahan pertanian Indonesia semakin berkurang, dan akhirnya mengakibatkan tingkat kesuburannya semakin rendah," katanya.

Solusinya, katanya, petani harus kembali memperbanyak penggunaan pupuk organik, agar unsur organik yang bisa meningkatkan kesuburan lahan pertanian bisa berkembang maksimal.

"Saya berharap petani kembali ke hal tradisional, dalam hal ini, memperbanyak penggunaan pupuk organik, dan mulai mengurangi pupuk kimia," katanya mengungkapkan.

Ia juga menjelaskan, pupuk kimia tetap dibutuhkan, hanya saja porsinya harus dikurangi.

Setelah meresmikan pabrik pupuk tersebut, Mentan melakukan temu wicara dengan 400 petani yang merupakan perwakilan kelompok tani se-Sumenep.

Sebelum meresmikan pabrik pupuk, Ia sempat melihat produk pertanian unggulan di Sumenep yang dipajang di saung tersendiri, di kawasan pabrik pupuk tersebut.

Kamis, 21 Mei 2009

Dua Anggota KPU Sumenep ke Jakarta


Sumenep- Dua anggota KPU Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, yakni Thoha Shamadi dan Hidayat Andiyanto, berangkat ke Jakarta, guna menghadiri sidang perdana tiga permohonan perselisihan hasil Pemilu 2009 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Setelah melakukan musyawarah dengan anggota KPU lainnya, kami bersama Thoha Shamadi yang diputuskan berangkat ke MK," kata anggota KPU Sumenep, Hidayat Andiyanto di Sumenep, Kamis.

Ia menjelaskan, sesuai pemberitahuan yang diterimanya dari KPU Provinsi Jawa Timur, permohonan perselisihan hasil pemilu di Sumenep yang diterima MK, sebanyak empat kasus.

"Permohonan perselisihan tersebut diajukan oleh Partai Demokrat (PD), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Amanat Nasional (PAN)," katanya.

Hidayat Andiyanto menjelaskan, sidang perdana permohonan perselisihan yang diajukan PPP, sudah dilaksanakan pada hari Rabu (20/5).

"Untuk sidang perdana permohonan yang diajukan PD, PAN dan Partai Hanura, akan digelar pada hari Jumat (22/5). Kami diminta KPU Jawa Timur agar menghadiri langsung sidang perdana tersebut di MK," katanya.

Informasi yang diterima KPU Sumenep, sidang perdana permohonan perselisihan yang diajukan PAN digelar di MK pada hari Jumat pukul 08.00 WIB.

"Sedang pelaksanaan sidang perdana permohonan perselisihan yang diajukan PD dan Partai Hanura, pada hari Jumat pukul 09.00 WIB dan pukul 15.00 WIB," kata Hidayat Andiyanto.

MPU Tabrak Pengendara Sepeda Hingga Tewas

Pamekasan, Nasib Naas dialami 2 orang pria yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor M 3548 AF, masing-masing Sumadi 35 tahun dan Muniri 45 tahun, keduanya warga Desa Terrak Kecamatan Pamekasan - Madura

Kamis (21/05) sekitar pukul 6 Pagi, Keduanya harus kehilangan nyawanya, Akibat bertabrakan dengan Mobil MPU sarat penumpang jurusan Bangkalan. dengan No Pol M 652 VA yang di kemudikan Samsul Bahri asal Desa Kedungan kecamatan Kota Sumenep Madura Tepatnya di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan.

Kronologis Kejadian Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Sulardi melalui Anggota Unit Laka Lantas Bripka Saiful Arkham mengatakan, Mobil MPU yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah timur ke barat, hendak menyalib mobil sedan yang ada di depannya. Saat bernyalib, Samsul langsung membanting stir ke kiri dan langsung memotong jalan Mobil sedan tersebut. Namun naas, seketika itu langsung menabrak Motor yang dikendarai oleh Sumadi yang berada di depan mobil sedan tersebut, Dan mengakibatkan korban terseret hingga 20 meter dan langsung menewaskan korban di TKP.

Arkham menambahkan untuk penyidikan lebih lanjut samsul langsung dijebloskan ke sel tahanan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara kedua kendaraan tersebut yang rusak parah itu terpaksa diderek dari TKP dan diamankan petugas. Sedangkan ke 2 korban yang meninggal tersebut, langsung di antarkan ke rumah duka, dan langsung di makamkan. Dan para penumpang MPU naas tersebut, saat ini masih terlihat shock berat/ bin.

Persediaan Darah di UTD Pamekasan Meninpis


PAMEKASAN, Persediaan darah di unit transfusi darah (UTD) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Kamis (21/05), menipis karena hanya tinggal lima kantong.

Darah yang tersedia di UTD yang menjadi rujukan puskesmas dan rumah sakit daerah (RSD) se-Madura di Jalan Kemayoran Pamekasan ini hanya golongan darah AB. Sedang golongan A, B dan golongan darah O kosong.

Menurut Kepala UTD Pamekasan, dr. Sri Aida Ningsih, persediaan darah di UTD Pamekasan memang sudah menipis dalam sepekan terakhir ini, karena banyak permintaan dari pasien yang hendak dioperasi, sedang masyarakat yang ingin mendonorkan darah sedikit.

"Tidak seimbang antara pendonor dengan warga yang membutuhkan darah. Akibatnya persediaan menipis," kata Sri Aida Ningsih.

Ia menambahkan, menipisnya persediaan darah di UTD Pamekasan ini terjadi sejak ujian nasional (UN) SMA. Sebab pendonor darah terbanyak di UTD Pamekasan selama ini memang dari kalangan pelajar dan mahasiswa.

Sementara pendonor darah dari masyarakat umum relatif jarang dilakukan.

Menurut Sri Aida Ningsih, perbandingan antara pendonor pelajar dan masyarakat umum serta pegawai negeri sipil (PN) ke UTD Pamekasan 70 dan 30 persen.

"Hampir 70 persen dari kalangan pelajar, sedang 30 persennya masyarakat umum dan PNS. Sebab kalau pelajar dan mahasiswa ini rutin. Masing-masing sekolah pasti ada kegiatan donor darah," katanya.

Masyarakat umum dan kalangan PNS, lanjut Aida, biasanya melakukan donor darah pada hari-hari tertentu. Seperti hari ulang tahun kantor tempat mereka bekerja dan peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus.